PENGERTIAN

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

PEMBENTUKAN

  1. Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
  2. Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau alas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
  3. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

TUGAS POKOK & FUNGSI

  1. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa;
  2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi (1) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (2) melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (3) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; (4) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  3. Lembaga Kemasyaakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.PEMBENTU

JENIS

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
  2. Lembaga Adat;
  3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d. RT/RW;
  4. Karang Taruna; dan f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

KEPENGURUSAN

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

  1. warga negara Republik Indonesia;
  2. penduduk setempat;
  3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
  4. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

  1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara;
  4. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

HUBUNGAN KERJA

A. DESA

  1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
  2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
  3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

 

B. KELURAHAN

  1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
  2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
  3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

PEMBINAAN

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Carnal wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pembinaan Pemerinlah meliputi :

  1. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
  2. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
  3. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  4. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan;
  5. memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pembinaan Pemerintah Provinsi meliputi :

  1. memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
  2. memberikan bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan;
  3. memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan;
  4. melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
  5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
  6. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  7. memberikan penghargaan alas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat provinsi.

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kotameliputi :

  1. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  2. memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  3. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  4. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  5. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
  6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
  7. memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pembinaan dan Pengawasan Carnat meliputi :

  1. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
  2. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
  3. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  4. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  5. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  6. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
  7. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. 

PENGERTIAN

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.